Penerapan Sustainable Development Goals Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu
Abstract
Village Sustainable Development Goals are an integrated effort for economic, social, environmental, legal and community governance development at the village level. With the use of the 2021 village funds, which are prioritized to finance activities that support the achievement of the Village SDGs. This study uses the Visseren-Hamakers theory based on 3 aspects, namely economic aspects, social aspects, environmental aspects, and institutional aspects. The purpose of this study is to analyze how far the Sungai Parit Plantation village government has implemented the 18 Village Sustainable Development Goals in implementing development in the village. This study uses qualitative research methods with collecting techniques by observation, interviews, and documentation. The results of this study are that several village SDGs goals have been implemented in Sungai Parit Plantation village, but have not been 100% realized due to several problems, such as: Covid-19 pandemic, lack of understanding of the Sungai Parit Plantation village community towards SDGs, lack of quality human resources in carrying out programs. village SDGs program and intolerance among certain groups so that cooperation is difficult in the Sungai Parit Plantation village
References
Ardhi Yusuf, H. S. (2019). Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. Dinamika Lingkungan Indonesia, 67-84.
Armida Salsiah Alisjahbana, E. M. (2018). Tujuan pembangunan berkelanjutan di indonesia. Bandung: Unpad Press .
Didik Suharjito, H. R. (2013). Pembangunan Kehutanan Indonesia Baru Refleksi Dan Inovasi. Bandung: Percetakan IPB.
Dr. Syahra Anggara, M. L. (2016). Administrasi Pembangunan Teori Dan Praktek. Bandung: CV Pustaka Setia.
Etika Khairina, E. P. (2020). Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Ajree Ducol Malawani, 155-181.
Hakim, Lukman EM. 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media
Hamakers,Visseren. 2020. The 18th Sustainable Development Goal. the Netherlands: Earth System Governance
Heal,G.1998 Valuing The Future : Economic Theory And Sustainability. Columbia University Press.New York.
Ichsan, A. I. (2019). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan . JOM FISIP, 1-10.
Kusmanto, Heri. 2013. Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik.
Labuhanbatu, E. P. (2017). Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu. Medan.
Moeloeng, L. J.2007.Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Offset
Oksana1, M. I. (2012). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadapsifat Kimia Tanah. Jurnal Agroteknolog, 29-34.
Rama, M. N. (2017). Pembinaan Dan Pengendalian Kawasan Hutan . Jom Fisip, 1-15.
Rihman Maha, R. M. (2018). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), 318-329.
Siagian. S. P. 1983, Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi Dan Strateginya, Jakarta, PT Gunung Agung.
Sidik, Fajar. 2015. Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik. Vol 19 No 2 (2015). Hal. 115- 131
Suprianto, F. D. (2020). Studi Literatur: Hutan Desa Namo Sebagai Hutan Pendidikan Dalam Menuju . Jurnal Hutan Dan Masyarakat, 96-105.
Syahril, H. N. (2021). Integrasi Perkebunan Sawit Dan Peternakan Sapi Di Desa Teupin Panah . Jurnal Pengabdian Agro Dan Marine, 11-15
Siagian. S. P. 1983, Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi Dan Strateginya, Jakarta, PT Gunung Agung.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Berkelanjutan
Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2018, Tentang Aksi Daerah Pembangunan Berkelanjutan.
Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Berkelanjutan
Perda Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Rencana Pembangunan Berkelanjutan
