Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Atas Kelalaian Yang Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Di Semarang
Abstract
There are elements that result in an accident on the highway. These elements include damaged roads. Damaged roads based on applicable regulations illustrate that it is the government's responsibility to carry out their authority as road administrators, be it the central government, regional governments, whether provincial or district/city. The obligation of road administrators is based on the fact that there are credible facts about the occurrence of accident cases as a result of neglect by the organizers due to the lack of government attention regarding road damage in a relatively long period of time. This government negligence becomes a condition as a result of government activities which are considered to have harmed the community. A government that does not carry out an obligation that is under the authority to repair damaged roads which results in losses for the community and takes many victims. The City Regional Head Government is responsible not only for the losses caused by his actions, but also for the losses suffered by other people, namely being responsible for material losses caused by his negligence.
References
Ilmiah, Jurnal, Pendidikan Pancasila, and Kewarganegaraan Volume, ‘In Absentia’, 4.12 (2016), 259–68.
Indriani, Eviera Riza, Gde Made Swardhana, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, ‘Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (2009), 1–17.
H. Muhammad Syarif Nuh, ‘Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah’, Masalah-Masalah Hukum, 41.4 (2012), 50–58
Istanto, S. Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2014), 77.
J Sewangi, “Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan” Jurnal Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 12 No. 2, 2022.
Lampiran Peraturan Mentri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan Nomor 01/PRT/M/2012.
Nuh, H. Muhammad Syarif, ‘Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah’, Masalah-Masalah Hukum, 41.4 (2012), 50–58.
Ni Made Suwindayani Utami, I Gusti Ayu Putri Kartika, “Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil”, Jurnal Hukum Universitas Udayana (2019).
Pratama, R P, B E Turisno, and ..., ‘Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar Atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan …’, Diponegoro Law Journal, 6 (2017), 1–15.
Paramata Mangihut Tual, Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum, I.2 (2016), 1–23.
Pedoman Umum Buku I Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan
Peraturan Mentri Pekerjaan Umum tentang Tata Cara Dan Persyaratan Layak Fungsi Jalan Nomor: 11 /PRT/M/2010 psl (1) angka 6.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata Cara Pengawasan Jalan Nomor 04/PRT/M2012Siregar, Muhammad Taufiq Anshari, ‘Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/ Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak’, EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 6.1 (2020), 37–45.
Syahrul Ibad, “Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik”, Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1, 2021.
S Hidayat, “Bab II, Kewenangan dan Penegakan Hukum” Jurnal Universitas Islam Indonesia
